Asia Tenggara

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sosok yang labil.

Sejumlah personel TNI telah diberangkatkan ke Palu, Sulawesi Tengah, pasca gempa yang melanda wilayah tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 48 orang meninggal dunia pascagempa 7,4 Skala Richter (SR) dengan terpusat di kedalaman 10 kilometer pada 27 kilometer timur laut Donggala, Sulawesi Tengah, terjadi pada Jumat (28/9), pukul 17.02 WIB.

Gempa dan tsunami yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia dilaporkan merenggut nyawa 48 orang.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad Jumat (28/9) di sidang Majelis Umum PBB seraya mengisyaratkan gejolak politik, ekonomi dan sosial di dunia, menuntut reformasi mendasar di tubuh PBB.

Departemen Luar Negeri Singapura merilis statemen mengutuk serangan teror di Ahvaz dan mengungkapkan simpatinya kepada keluarga korban.

Menteri urusan Agama Malaysia, Mujahid Yusof Rawa saat merespon statemen Zakir Naik, pemimpin Salafi India yang berdomisili di Malaysia mengungkapkan, Islam yang disebarkan Zakir Naik tidak mendapat tempat di negara ini.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengecam kejahatan tentara Myanmar dan ekstremis Budha terhadap Muslim Rohingya dan pengusiran mereka ke Bangladesh.

Presiden Cina, Xi Jinping dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad Senin (20/8) malam bertemu di Beijing dan menekankan pengokohan serta perluasan hubungan kedua negara di berbagai bidang politik, ekonomi dan investasi.

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta semua pihak untuk menjadikan agama sebagai ajaran yang mencerahkan umat, mengeluarkan dari segalaketertinggalan, kebodohan dan kepura-puraan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, ada tekanan dari Amerika Serikat saat Indonesia membeli 11 pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia. Demikian dilansir Kompas hari Rabu (08/8).

Ketua Biro Politik Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas), dalam sebuah surat kepada Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, meminta gerakan serius dan efektif dunia Islam dan masyarakat internasional untuk mengecam Undang-Undang Negara Bangsa Yahudi serta upaya untuk menghentikan implementasinya.